Indonesia Corruption Watch melaporkan dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Pajak. Dugaan korupsi ini berdasarkan laporan dari masyarakat dan investigasi yang dilakukan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW). Terdapat dugaan penyelewengan pada PT SUCOFINDO, dengan spesifikasi perkara sebagai berikut:

Dugaan korupsi ini terjadi pada proyek pembangunan Basis Data Pajak Paket X (SISMIOP) pada Direktorat Jenderal Pajak. Proyek ini memiliki nilai kontrak senilai Rp 3.172.222.000 dan cakupan pekerjaan pembangunan basis data pajak paket X meliputi wilayah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) Semarang, Ungaran dan Demak.

Diduga estimasi kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp 1.603.578.012.

Kronologis kasus: Bermula dari pertemuan pihak PT Sucofindo dengan oknum dirjen pajak (bagian proyek) yang difasilitasi oleh Ir IWK, Direktur PT Disiplan Consult. Sedangkan PT Disiplan Consult sendiri merupakan rekanan lama atau sudah menjadi pelaksana proyek di lingkungan Dirjen Pajak.

Selain PT Disiplan Consult juga terdapat PT Exsa International yang dinilai juga terkait dengan proyek yang sama. Selanjutnya diduga terjadi kesepakatan antara PT Sucofindo, PT Disiplan Consult, dan PT Exsa International yang bertujuan untuk memenangkan PT Sucofindo dalam proyek ini.

Dugaan rekayasa pemenang ini dilakukan dengan cara mengatur harga kesepakatan dan mencoba mengarahkan pemenang pada salah satu pihak yang disepakati. Diperkirakan hal ini dilakukan atas pengetahuan dan saran saudara AB, Pimpinan Proyek (Pimpro) pembangunan basis data pajak pada Dirjen Pajak. Dan sebagai konsekuensinya PT Sucofindo diminta memberikan fee/return commision (RC) kepada pihak-pihak yang terkait.

Untuk melegitimasi pengeluaran dana-dana tersebut maka disusunlah perjanjian kerjasama (kontrak) antara PT Sucofindo dengan pihak terkait, yaitu :
1. PT Disiplan Consult terkait indikasi pemberian fee/RC kepada saudara IWK (PT Disiplan Consult), dengan nilai kontrak Rp 238.500.000.
2. PT Exsa International terkait indikasi pemberian fee/RC kepada PT Exsa International dan fee/RC kepada saudara AB (Pimpro pada Dirjen Pajak), dengan nilai kontrak Rp 758.885.800.
3. Lembaga Penelitian Universitas Negeri Semarang (LemLit UNNES), terkait indikasi pemberian fee/RC kepada pejabat KPPBB Semarang, Demak dan Ungaran, terdiri dari tiga kontrak dengan nilai kontrak keseluruhan Rp 566.969.150.

Maka secara keseluruhan, terkait indikasi pengeluaran untuk fee/RC telah dibuatkan lima kontrak fiktif, dengan jumlah keseluruhannya adalah Rp 1.564.354.950 atau Rp 1.664.093.530 (sudah termasuk PPN untuk PT Disiplan Consult dan PT Exsa International).

Berdasarkan hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Kota dan Kabupaten Semarang untuk Tahun Anggaran 2004 ditemukan indikasi penyimpangan berupa belanja APBD untuk Pembangunan Basis Data Pajak (SISMIOP) tidak sesuai aturan (anggaran ganda) dan berindikasi merugikan keuangan negara total senilai Rp 1.165.870.304 yaitu :
1. Kerjasama pendataan PBB antara Pemerintah Kota Semarang dengan KP-PBB dibiayai dari Anggaran APBD TA 2004 sebesar Rp 324.762.500,00 tidak sesuai ketentuan,
2. Biaya Pendataan PBB dan Biaya Sistem Manajemen Obyek Pajak (Sismiop) Kabupaten Semarang yang Dilaksanakan KP-PBB Dibiayai dari Anggaran APBD TA 2004 Sebesar Rp841.107.804,00 Tidak Sesuai Ketentuan


Kesimpulan

Akibat perbuatan pelaksanaan perjanjian kerjasama (kontrak) yang diduga fiktif tersebut diatas maka Kerugian Negara diperkirakan Rp 1.664.093.530. Dan nilai dari Proyek Pembangunan Basis Data Pajak Paket X (SISMIOP) pada Dirjen Pajak Oleh PT. Sucofindo senilai Rp 3.172.222.000 diragukan kewajaran harganya.

Total dugaan Kerugian Negara dan Daerah dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan basis data pajak adalah Rp 2.829.963.834.



Pelapor: Indonesia Corruption Watch
Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6 Jakarta Selatan
Telp: 021-7901885, 021-7994005
http://www.antikorupsi.org
(vivanews)

PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mencatatkan pendapatan US$3,38 miliar (Rp 37,18 triliun) pada akhir 2008, atau naik 49,14 persen dari tahun sebelumnya US$2,26 miliar (Rp 24,86 triliun).

Sedangkan laba bersih tercatat US$645,36 juta, turun 18,2 persen dari sebelumnya US$789 miliar."Penurunan laba bersih disebabkan penjualan 30 persen saham Tata Power pada 2007 sebesar US$471,6 juta," kata Senior Vice President Investor Relations Bumi Resources Dileep Srivastava di Jakarta, Rabu, 1 April 2009, seperti dikutif vivanews.

Dileep menuturkan, laba bersih Bumi pada 2008 berpotensi naik dua kali lipat atau 103,3 persen jika perseroan tidak memperhitungkan divestasi saham Tata. Tanpa divestasi tersebut, laba bersih 2007 menjadi US$317,4 juta.

Sedangkan, laba bersih sebelum beban bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) naik 150,2 persen menjadi US$1,2 miliar dari 2007 US$479 juta.

Dia menambahkan, produksi batu bara sepanjang 2008 menjadi 52,8 juta ton, atau bertumbuh 1,7 persen dibanding sebelumnya 52 juta ton.

"Pada 2008, kami menghadapi perubahan cuaca, masalah pada beberapa tambang di KPC, keterlambatan datangnya peralatan, dan penurunan kinerja kontraktor," jelas Dileep.

Sementara itu, penjualan batu bara perusahaan turun 7,04 persen menjadi 51,5 juta ton dibanding tahun sebelumnya 55,4 juta. Sedangkan, harga jual batu bara perseroan pada 2008 naik 66,9 persen menjadi US$73,34 per ton dari sebelumnya US$43,95 per ton.

"Kami memperoleh respon positif atas fundamental perseroan yang kuat dari roadshow dan investor forum di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia yang telah diikuti Bumi," kata Dileep.

Dia menambahkan, tahun ini masih menjanjikan meski mengalami penurunan ekonomi. "Pada 2009, kami menargetkan pertumbuhan hingga 10 persen," katanya.(**)

Jakarta, Kabar News-Dua kandidat pengganti Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda Goeltom merupakan usulan Gubernur BI Boediono.

Kedua kandidat Gubernur BI nama yang beredar tersebut adalah Dirjen Pajak Darmin Nasution dan Komisaris Independen Bank Mandiri, Gunarni Soeworo.

Sumber Media ini yang dekat kalangan Istana menyebutkan kedua nama itu adalah calon yang diusulkan Boediono kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum diajukan kepada pimpinan DPR.

"Dua nama itu sudah digadang-gadang Boediono sejak lama," ujarnya di Jakarta, Selasa malam, 31 Maret 2009,seperti dikutif vivanews.

Presiden, menurut sumber itu, juga tidak keberatan dengan usulan nama untuk mendampingi Gubernur BI itu. Kedua nama dari luar bank sentral itu dianggap sebagai orang yang tepat dan bisa bekerja sama dengan Boediono guna memimpin otoritas moneter.

Anggota Komisi Keuangan Dradjad Hari Wibowo juga santer mendengar bahwa kedua nama tersebut merupakan usulan Boediono. "Darmin itu atas permintaan Boediono sejak dulu."

Presiden Yudhoyono telah mengajukan calon pengganti Miranda sebelum meninggalkan Indonesia menuju London, Inggris pada Senin, 30 Maret guna mengikuti sidang pertemuan tingkat tinggi forum G-20.

Masa jabatan Miranda akan berakhir pada akhir Juni 2009. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia, dua bulan sebelum jabatan berakhir, DPR sudah menentukan siapa calon penggantinya. DPR melakukan fit and proper test terhadap calon yang diajukan presiden.(**)

Jakarta, Kabar News-Pemerintah merevisi target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hasil tambang 2009, terkait kecenderungan penurunan komoditas tersebut.

Sekretaris Ditjen Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi Departemen ESDM Witoro Soelarno mengatakan, sebelumnya penerimaan PNBP tambang 2008 ditargetkan sebesar Rp15 triliun.

“Namun melihat kecenderungan harga, khususnya logam, yang turun, kami perkirakan PNBP tambang hanya tercapai Rp11–12 triliun,” ujarnya di Jakarta kemarin. Menurut dia, pencapaian target PNBP tersebut tertolong dengan relatif stabilnya harga batu bara.

Witoro menambahkan, pada 2009, investasi pertambangan tetap tumbuh meski terjadi krisis global.(Antara)